BKKBN Jatim Bersama PKMI Gelar Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting
Bangga Kencana || Surabaya Kota, Gresik – BKKBN Jatim bersama mitra kerja PKMI (Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gresik menyelenggarakan pertemuan koordinasi tingkat kabupaten dalam kegiatan “Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra Kerja (PKMI) Tahun 2022” di Hotel Santika Gresik. Senin (08/08/2022).
Koordinasi ini dilakukan dalam upaya mendukung program percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terkait di kabupaten dalam pelayanan KB tersebut.
Kegiatan ini dilakukan secara hibrid. Hadir dalam kegiatan Kaper BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., Koordinator Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Prov.Jatim, Dra. Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St., M.M., Kepala Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gresik, Ketua PKMI Pusat, Dr.dr Herbert Situmorang Sp.OG (K), Ketua PKMI Jatim, Relly Yanuari Primariawan, SpOG (K), dan Ketua POGI Surabaya, Dr. dr. Brahmana Askandar, SpOG (K).
Dalam sambutannya, Ibu Erna mengatakan, bahwa pada BKKBN dan PKMI telah melakukan penandatanganan Kesepahaman Bersama dalam Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi dalam rangka Pemerataan Pelayanan KB di setiap wilayah dan Kelompok Masyarakat, dalam hal Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi, Promosi dan Konseling, Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi serta Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kontrasepsi Vasektomi dan Tubektomi.
” Hal ini sejalan dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dimana Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) : 2022 : 62.54 dan 2024 : 63.41, persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) : 2022 : 8.00 dan 2024 : 7.40, persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP : 26.75 dan 2024 : 28.39 dan angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (ASFR) : 2022 : 21 dan 2024 : 18,” urai Bu Erna.
” Program Pelayanan KB merupakan kegiatan Prioritas Nasional dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang juga merupakan urusan pemerintahan daerah oleh karenanya diberikan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK BOKB),” terang Bu Erna.
“Sesuai dengan arahan Presiden RI, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting , dimana BKKBN sebagai ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan,” tambah Bu Erna.
Stunting di Jawa Timur pada tahun 2022 angka prevalensinya masih cukup tinggi, yakni 23,5 persen, angka tertinggi terdapat di Kabupaten Bangkalan sebesar 38,9 persen, sementara terendah di Kabupaten Mojokerto 6,9 persen dari keseluruhan di Jatim. Target penurunan Stunting yang harus dicapai tahun 2024 yakni sebesar14% sehingga diperlukan kerja keras untuk mengurangi angka tersebut.
Untuk memastikan berbagai kegiatan Prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan stunting dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan Wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB). Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting.
Diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai sektor untuk mencapai target tersebut. Upaya penurunan angka stunting, dapat dilakukan melalui peningkatan kesertaan keluarga berencana untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting.
Salah satu bentuk dari Kerjasama dengan mitra kerja adalah dengan dilakukan koordinasi membahas rencana, pelaksanaan serta monitoring kegiatan yang bertujuan menurunkan angka stunting. Koordinasi ini dilakukan dalam upaya mendukung program percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pelayanan KB tersebut. @Red
