Bangga Kencana || Surabaya – Sebagai Upaya untuk memperkuat dukungan Program Bangga Kencana dan Stunting, serta dalam rangka penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah khususnya dalam penanganan Program Bangga Kencana dan Stunting, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur melakukan diskusi bersama dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur di Ruang Rapat Komisi E, Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis 26 Mei 2021.
Dalam Kunjungan tersebut, hadir secara langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs. Sukaryo Teguh Santoso.,M.Pd., di damping oleh Sekretaris Badan BKKBN Jatim, Shodiqin, SH.,MM., Koordinator Bidang KB-KR BKKBN Jatim, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St, M.M., Koordinator Bidang Adpin, Dra. Sofia Hanik., M.M., dan Koordinator Bidang Latbang, Sukamto, SE., M.Si.
Sementara itu, Komisi E DPRD Jawa Timur hadir secara langsung Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hj Hikmah Bawaqih, M.Pd., Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hj. Umi Zahrok, dan Hari Putri Lestari, S.H.,M.H. Selain itu turut hadir juga Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur, Dr Andriyanto, S.H., M.Kes., beserta jajarannya
Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwasannya dukungan Komisi E DPRD Jawa Timur sangat penting dalam upaya mendukung kesuksesan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penanganan Stunting di Jawa Timur, di hadapan Komisi yang membidangi kesejahteraan tersebut.
Pak Teguh mengungkapkan setidaknya terdapat 5 (Lima) Strategi dalam Percepatan Penurunan Stunting yaitu : Mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting, Pengasuhan 1000 HPK, Memperkuat basis data intervensi dan monitoring stunting, Promosi dan Pelembagaan Keterlibatan Masyarakat dan Kemitraan penanganan stunting.
“Bila kita mampu mengendalikan dan merencanakan kelahiran dengan baik maka akan dapat mencegah kelahiran bayi yang stunting, selain itu kami juga akan memaksimalkan tenaga lini lapangan kami, Penyuluh KB, Kader, PKK dan Bidan untuk menjadi pendamping keluarga, ditambah kami akan berkerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan KKN Tematik dengan fokus memaksimalkan peran mahasiswa menjadi pendamping keluarga agar mampu merencanakan dan mempersiapkan kehamilan dengan baik,” ujarnya.
Ditambahkan, bahwasannya BKKBN Jawa Timur akan terus melakukan pemetaan potensi yang ada di lapangan untuk percepatan penurunan stunting. “Karena di Jawa Timur harus melakukan penyesuaian dengan kearifan lokal, untuk itu kami terus menjalin Kerjasama dengan mitra kami yang memiliki kekuatan dan pengaruh kuat hingga di akar rumput, seperti dengan PW Fatayat NU Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Beliau juga berharap dukungan Komisi E DPRD Jawa Timur terhadap kelembagaan pemerintah daerah yang menangani urusan kependudukan dan keluarga berencana terutama dalam kaitannya mendukung percepatan penurunan angka stunting.
“Ini sangat penting karena saya yakin akan lebih optimal kinerja organisasi dalam mencapai program-program dan sasarannya bila ditempatkan di Lembaga yang tepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hj. Hikmah Bawaqih, M.Pd., mengungkapkan bahwa jajaran Komisi E DPRD Jawa Timur akan terus mendukung Program Bangga Kencana dan berharap BKKBN bersama Mitra Dinas terkait terus bersinergi mengatasi permasalahan-permasalahan terkait kesejahteraan rakyat di Jawa Timur seperti Stunting, Kematian Ibu, dan Kematian Bayi yang masih tinggi.
“Kami akan terus mendukung Program Bangga Kencana, kami usul agar BKKBN dapat mengajukan anggaran Dana Alokasi Khusus untuk Keluarga Berencana yang di tujukan kepada Pemerintahan tingkat Provinsi agar mampu membantu permasalahan Keluarga Berencana dan juga stunting, selain itu saya juga ingin untuk program-program percepatan penurunan stunting agar terus melakukan terobosan-terobosan yang besar dalam mengkaji lagi sumber daya di lapangan untuk pendampingan keluarga agar penanganan stunting lebih dapat kita tangani dengan lebih baik, terutama di lokus-lokus yang memiliki angka kasus stunting yang tinggi,” paparnya.
Beliau juga mendukung untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar memperkuat kelembagaan urusan kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten dan Kota. “Kami akan terus soundingkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk terus memperkuat kelembagaan khususnya urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana,” pungkasnya. @red
