Nasional

Kaper BKKBN Jatim: Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB Masih 4,92%

Bangga Kencana II Pasuruan – Pertemuan Evaluasi Capaian Program digelar BKKBN Jatim selama dua hari, tanggal 16-17 Mei 2023 di Hotel Surya, Pasuruan. Mengundang Kepala OPD KB dari 38 Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, pertemuan ini digelar untuk mengevaluasi capaian program khususnya serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB pada triwulan pertama.

Kaper BKKBN Jatim: Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB Masih 4,92%

“Hingga triwulan 1 tahun 2023, capaian realisasi DAK Sub Bidang KB masih 4,92% dan belum ada penyerapan pada DAK Fisik. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus mengingat triwulan ke-1 sudah terlewati. Perlu langkah strategis, upaya percepatan serta penguatan komitmen terhadap dukungan manajemen Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, MM ketika membuka pertemuan.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan Inspektur Inspektorat Wilayah I, MV. Chinggih Widanarto, SE, M.Si sebagai pembicara sekaligus mendampingi jalannya diskusi hari pertama.

Tavip secara umum menerangkan berbagai tantangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Terkait perubahan struktur penduduk, kondisi dan target TFR, target dan strategi peningkatan KB Pasca persalinan dan penggarapan unmetneed.Kaper BKKBN Jatim: Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB Masih 4,92%

Terkait stunting, Tavip meminta dukungan Kepala OPD KB kabupaten/ kota dalam mengawal 7 poin penting peran Satgas Percepatan Penurunan Stunting yang ada di Kabupaten/ Kota. “Ada 7 poin yang menjadi barometer keberhasilan Satgas, yaitu data, pendampingan Tim Pendamping Keluarga, Koordinasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), konvergensi, pelaksanaan mini lokakarya, Audit Kasus Stunting dan advokasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” tutup Tavip.

Sementara itu, mengawal serapan DAK, Chinggih menyebut perlunya pendampingan khusus dari provinsi pada Kabupaten/Kota yang angka realisasinya rendah atau belum melakukan realisasi dan menyediakan layanan konsultasi secara responsif yang mudah diakses.

“Perlu monitoring secara berkala khususnya konsistensi penyampaian data realisasi pada aplikasi MORENA, juga mensinergikan pengawasan DAK antara Itjen Kemenkes, Kemendagri dan Kemenkeu seperti yang sudah dituangkan dalam MoUDAK Kesehatan tanggal 25 Januari 2023 lalu,” ujar Chinggih.

Merealisasikan hal itu, Ketua Tim Kerja Layanan Perencanaan, Sofyan Rizalanda menjelaskan BKKBN Jawa Timur saat ini telah menyediakan layanan konsultasi DAK melalui tautan RINDU DAK (Rangkuman Informasi Terpadu DAK Sub Bidang KB Jatim) yang bisa diakses di linktr.ee/dakjatim guna memfasilitasi layanan konsultasi DAK yang cepat dan responsif.Kaper BKKBN Jatim: Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB Masih 4,92%

Di hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan sharing berbagai praktik baik pelaksanaan program di Kabupaten / kota dalam menurunkan unmetneed, meningkatkan capaian KB Pascasalin dan percepatan penurunan stunting.@Red.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button