Bangga Kencana II Yogyakarta – Hasil Sensus 2020 Long Form telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Januari 2023. Hasil SP 2020-LF menunjukkan di beberapa daerah Total Fertility Rate (TFR) telah berada dibawah repalecemet level yaitu 2,1 yang salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan TFR 1,89. Fenomena tersebut menjadi pertimbangan BKKBN DIY dalam perumusan kebijakan program Keluarga Berencana Nasional kedepannya.
Guna membahas hal tersebut, Tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng bersama dengan Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Dr. Faharuddin, S.ST, M.Si beserta Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, SH, MM dan jajaran mengunjungi Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) pada Jumat (03/02/2023).
“Akan seperti apakah kependudukan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045?”. Pertanyaan besar inilah yang dikemukakan BKKBN dalam diskusi dengan Kepala PSKK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si, MA dan Pakar Demografi UGM Dr. Sukamdi, M.Sc. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN juga menyampaikan bahwa TFR di beberapa daerah sudah dibawah 2,1. Bagaimana konsep Penduduk Tumbuh Seimbang sebenarnya apakah stable population atau struktur penduduk stationary? Disparitas yang terjadi diatas 2 dan dibawah 2? Selanjutnya juga berkaitan dengan unmet need.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, SH, MM. menyampaikan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini selain TFR, Laju pertumbuhan penduduk yang juga rendah di angka 0,58. Namun angka unmet need di DIY ternyata masih cukup tinggi.
Konsep Penduduk Tumbuh Seimbang merupakan struktur penduduk yang komposisinya tidak berubah, ideal di 2,1 atau zero Growth Population” ungkap Dr. Sukamdi, M.Sc. Perlunya perubahan kebijakan Program KB yang variatif antar wilayah di Indonesia.
Pada daerah dengan TFR yang masih tinggi diturunkan ke angka ideal 2,1 sedangkan pada daerah dengan TFR sudah dibawah 2,1, TFR dipertahankan. Selanjutnya juga disampaikan perlunya penguatan kelembagaan yang menangani kependudukan setingkat kementerian.@Red.
