Bangga Kencana || Jember – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp. O.G (K) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Selasa (31/01/2023). Dalam kunjungan itu, Hasto membuka pelatihan untuk memperkuat kompetensi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam percepatan penurunan stunting.
Pelatihan Training of Fasilitator (TOF) Orientasi Tim Pendamping Keluarga dilaksanakan di UPT Balai Diklat KKB Jember. Pelatihan diikuti 780 orang yang terdiri dari 114 orang (OPD-KB; TP-PKK; dan PC. IBI) sedangkan 666 orang Penyuluh KB Tingkat Kecamatan.
Pembukaan pelatihan dihadiri Bupati Jember Ir. Hendy Siswanto, ST, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan KKB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si. serta Kepala UPT Balai Diklat KKB Jember.
Dalam sambutannya, Hasto meminta agar Tim Pendamping Keluarga juga harus bisa mengukur dan membantu pengukuran di posyandu. “Jika sudah dilatih, kami harap bisa memonitor Ibu hamil dan juga mengukur saat di Posyandu,” kata Hasto.
Kepala BKKBN menitipkan pesan kepada fasilitator agar memiliki strategi khusus kepada yang dilatih. “Kalau kebanyakan yang dilatih oleh fasilitatornya adalah usia dewasa, ya sabar harus tahu bagaimana cara belajar orang dewasa,” ujar Hasto.
Tak hanya itu, Hasto juga memotivasi para fasilitator dalam mengikuti pelatihan ini. “Saat mengikuti training ini, bapak dan ibu fasilitator akan banyak banyak hal mulai dari bagaimana mencegah stunting, kehidupan berkeluarga hingga bagaimana mendampingi calon-calon pengantin,” jelas Hasto.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD menjelaskan bahwa Jawa Timur berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 19,2% pada 2022. Pada 2024, Rizal Damanik mengatakan Jawa Timur menargetkan angka stunting menjadi 13,5%.
Guna mencapai target tersebut, menurut dia, salah satu strateginya adalah melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Rizal Damanik menambahkan bahwa pelatihan bagi fasilitator Orientasi TPK tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan tim fasilitator sehingga mampu melaksanakan dan memfasilitasi TPK di masing-masing wilayah kerja.
Menurut Rizal Damanik, pelatihan akan dilaksanakan dalam 15 angkatan dengan total 780 peserta dan dilaksanakan secara daring dengan mengakses link zoom meeting yang disediakan oleh oleh Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan itu juga Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga mengukuhkan Bupati Jember Hendy Siswanto sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Dilaksanakan pemberian secara simbolis kartu BPJS ketenagakerjaan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada peserta pelatihan.
Menurut Hendy, jajarannya akan memfokuskan APBD lebih besar untuk penanganan stunting demi menurunkan angka stunting di akhir 2023. Hendy juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjadikan Jember sebagai Pusat edukasi penurunan stunting.
“Kita tidak perlu malu terkait angka stunting yang masih tinggi agar hal tersebut bisa menjadi perhatian seluruh pihak,” ujar Hendi.
Berdasarkan SSGI tahun 2022, Kabupeten Jember menempati posisi teratas dengan 34,9 persen. Peringkat kedua adalah Kabupaten Bondowoso dengan 32 persen dan Kabupaten Situbondo 30,9 persen.
Terkait masih tingginya angka stunting di Kabupaten Jember, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menggelar pertemuan khusus dengan Bupati Jember Hendy Siswanto di kantor Bupati Jember.
Hasto menjelaskan bahwa setelah ini BKKBN akan mendiskusikan lebih mendalam dengan Bupati Jember beserta jajaran terkait alat ukur yang ada di Jember agar sesuai standard.
“Kami akan melihat lagi alat ukurnya biar sama antara yang digunakan oleh Kemenkes dan yang ada di Jember sehingga nantinya hasil pengukuran dan datanya bisa digunakan untuk dasar pemberian Pemberian Makanan Tambahan juga,” kata Hasto.
Setelah pertemuan, Kepala BKKBN bersama Bupati Jember beserta jajaran meninjau pelayanan KB di RSD dr. Soebandi Jember. Sebanyak 15 orang menjadi akseptor IUD dan 76 orang akseptor Implant.
Hasto menjelaskan bahwa adanya Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS) merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. “KB juga merupakan upaya dalam mencegah stunting. Jika jarak kelahiran minimal 3 tahun, maka juga bisa mencegah bayi terlahir stunting,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Hasto berdialog dengan akseptor KB, salah satunya adalah dengan Susi (42 tahun) akseptor IUD. @Red
