Realisasi Program Banggakencana, BKKBN dan Kemendes PDTT Giat Berdayakan Masyarakat di Kampung KB
Bangga Kencana, Yogyakarta – Kunci keberhasilan BKKBN dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana) adalah kemitraan. Program Banggakencana mensyaratkan penanganan secara kesemestaan, artinya setiap aspek pendukung kesejahtaraan keluarga harus mendapatkan perhatian.
Aspek tersebut meliputi aspek kesehatan, ekonomi keluarga, perilaku pengasuhan anak, pendidikan, pembinaan pola pergaulan anak dan remaja, pengendalian laju pertumbuhan penduduk (termasuk dampak struktur piramida penduduk), sosial budaya, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini tentu tidak cukup dikerjakan oleh BKKBN saja, karenanya BKKBN sangat menaruh perhatian terhadap upaya menjalin kemitraan dengan semua pihak.
Saat ini jalinan kerjasama dengan berbagai mitra telah banyak dilakukan BKKBN, namun peluang kerjasama masih perlu terus dikembangakan. Salah satunya BKKBN menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
BKKBN dan Kemendes PDTT sama-sama memiliki tugas memajukan desa-desa yang tertinggal pembangunannya. BKKBN memiliki program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), sedangkan Kemendes PDTT memiliki tugas memajukan desa tertinggal. BKKBN mendekati sasaran dengan pendekatan memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan stategi Kemendes PDTT adalah dengan pemberdayaan desa sebagai kesatuan warga yang terdiri atas keluarga-keluarga juga.
Dengan demikian sudah seharusnya jika kedua instansi ini mengembangkan kerja sama mendorong perkembangan desa yang kurang maju.
Untuk maksud tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo telah menugaskan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Bonivasius Prasetya Ichtiarto untuk melakukan penjajagan kerja sama, dalam program-program pelatihan di kedua instansi ini.
Melaksanakan penugasan Kepala BKKBN, Bonivasius pada Jumat (9/12) telah mengunjungi salah satu Balai Besar Pelatihan milik Kemendes PDTT di Yogyakarta yaitu Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta yang memiliki wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditemui Kepala Balai Widarjanto.
BBPPM mempunyai tugas utama melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan bagi masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut balai besar ini antara lain menyelenggarakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi serta pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Dalam diskusi Deputi Dalduk dan Kepala Balai yang masing-masing didampingi staf berhasil mengidentifikasi model-model pelatihan yang BKKBN dapat turut berperan terutama dalam perekrutan kelompok maupun desa sasaran sesuai program Kampung KB dan program pengembangan UPPKA atau Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor.
Dari hasil identifikasi awal tersebut diketahui sejumlah pelatihan oleh BBPPM yang dapat diarahkan untuk menyasar Kampung KB maupun Kelompok UPPKA, yaitu : pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif, pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan inkubasi bisnis bagi kelompok usaha kecil, serta pelatihan pembuatan pakan ternak.
Tentunya masih ada paket-paket pelatihan lainnya yang bisa dikerjasamakan, dan Deputi menugaskan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin SH., MM., yang saat itu diwakili Koordinator Bidang Ita Suryani untuk menindaklanjuti dengan menginventarisir paket kerjasama yang bisa dikembangkan bersama Balai Besar ini.
BBPPM Yogyakarta sendiri sebenarnya telah eksis sejak 1983 sebagai bagian dari Kanwil Departemen Transmigrasi dengan nomenklatur Balai Latihan Transmigrasi. Selanjutnya di awal era otonomi daerah sempat bergabung dengan Pemda DIY di tahun 1999, namun pada 2001 kembali menjadi bagian dari instansi vertikal di bawah Depnakertrans sebagai Balai Besar Latihan Transmigrasi dengan wilayah kerja seluruh Pulau Jawa, hingga akhirnya menjadi bagian dari Kemendes sebagai Balai Besar Latihan Masyarakat di 2015 Kemendes PDTT sebelum dinaikkan menjadi Eselon II di 2020 sebagai BBPPM. Masih di bawah Kemendes PDTT, BPPM Yogyakarta memiliki wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.
Sebagai tindak lanjut kunjungan Deputi Dalduk, maka giliran Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kampung KB Cembing di Kapanewon Jetis Bantul Kamis (22/12). Melalui kunjungan ini Widarjanto ingin mengetahui dan melihat langsung apa dan bagaimana Kampung KB sehingga pihaknya bisa merancang program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai bagi Kampung KB.
Disertai sejumlah staf, Widarjanto diterima oleh Kaper BKKBN DIY Shodiqin beserta jajaran di Kampung KB Cembing. Selain disambut Ketua Pokja Kampung KB Widodo dan para pengelola Kampung KB Cembing lainnya, Kaper juga mengundang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Bantul (DP3AP2KB) Ninik Istitarini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sri Nuryanti, Panewu (Camat) Jetis Anwar Nur Fahrudin, Lurah Trimulyo Jauzan Sanusi, serta Penyuluh KB setempat Emi Nuryani. Kunjungan kerja ini diformat dalam bentuk peninjauan kegiatan dan sarasehan serta diskusi secara akrab semua pihak yang hadir. Diskusi dipandu langsung oleh Kaper BKKBN DIY Shodiqin.
Kampung KB Cembing termasuk Kampung KB generasi awal yang dibentuk tahun 2017 dengan SK Bupati Bantul. Sebagaimana semua Kampung KB, Cembing ditetapkan sebagai Kampung KB awalnya karena Cembing merupakan wilayah yang tertinggal dalam hal kesejahteraan masyarakat dan capaian KBnya.
Melalui konsep Kampung KB maka terhadap Dusun Cembing dilakukan pemetaan masalah, rencana pemberdayaan berikut tentative road map-nya oleh warga dusun dengan pendampingan BKKBN DIY dan instansi terkait Kabupaten Bantul. Selanjutnya dilaksanakan intervensi oleh lintas sektor baik instansi pemerintah maupun non pemerintah sesuai skala prioritas yang ada. Dengan ditetapkan sebagai Kampung KB maka terbuka jalan untuk menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga termasuk dengan dunia usaha. Program Kampung KB yang awalnya menyasar Dusun sebagai unit sasaran kini telah diperluas dengan Kalurahan atau Desa sebagai unit pembentukan Kampung KB.
Setelah ditetapkan sebagai Kampung KB dan dilakukan intervensi program, kemajuan Dusun Cembing mulai nampak. Dari sisi kepesertaan KB yang hanya 57% saat pencanangan kini mencapai 84% di 2022. Secara fisik Dusun Cembing juga tampak lebih tertata dengan pengerasan jalan lingkungan, pembangunan banket talud, rehab rumah tidak layak huni, pengorganaisasian pengelolaan sampah, serta terbentuknya kelompok peternak dan kelompok wanita tani. Investor pun tertarik untuk membuka usaha Cembing Dayu Resto yang menyerap tenaga kerja serta hasil pertanian dan peternakan penduduk setempat.
Cembing juga tidak pernah ketinggalan dalam setiap program yang dicanangkan BKKBN seperti Rumah Dataku, Program Perecepatan Penurunan Angka Stunting melalui Dapur Sehat Atasi Stunting(DASHAT), serta ditunjuk sebagai Kampung KB Percontohan ditahun 2019.
Kepala DP3AP2KB Ninik Istitarini menyampaikan bahwa di Bantul saat ini telah terbentuk 47 Kampung KB berbasis Kalurahan dari total 75 Kalurahan yang ada. Prioritas saat ini adalah meningkatkan kualitas Kampung KB yang sudah ada agar jangan sampai Kampung KB yang sudah terbentuk, namun tidak mampu memberikan intervensi yang memadai sehingga kemajuannya tidak seperti yang diharapkan.
Sementarai itu Kepala DPMK Sri Nuryanti melihat adanya kesesuaian antara Kampung KB dengan Desa Mandiri dalam hal pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Terkait pengelolaan Dana Desa, pihaknya selalu mengingatkan Lurah dan Penyuluh KB agar merencanakan penganggaran bagi program kependudukan dan KB dalam Musyawarah Padukuhan (Musduk) maupun Musyawarah Kalurahan (Muskal). Hal ini perlu diperhatikan karena ke depan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan semakin berkurang dan dialihkan ke Dana Desa. Diharapkan dengan demikian eksitensi Kampung KB semakin menguat. Tentu saja perlu juga menggali sumber pendanaan dari luar seperti CSR dan kemitraan dengan swasta. Sinergi dengan BKKBN dan pihak-pihak lain sangat penting ditingkatkan.
Dalam kesempatan ini Kepala BBPPM memaparkan tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinnya serta mengenalkan berbagai program dan paket pelatihan yang sekiranya sesuai bagi Kampung KB. Kampung KB dapat dimasukkan sebagai sasaran pelatihan karena memang sesuai tugasnya, BBPPM melaksanakan pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan masyarakat dan desa tertinggal.
Widarjanto menyampaikan bahwa di BBPPM beberapa kategori produk pelatihan yang mungkin sesuai juga bagi Kampung KB. Ada Pelatihan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selama ini ditujukan bagi BUM Desa dan Desa Wisata, Pelatihan bagi Masyarakat dengan berbagai pelatihan ketrampilan seperti e-commerce, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Juga terdapat Pelatihan Bagi Kader KPMD untuk mendukung perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa.
Pihaknya melihat adanya kemungkinan pengembangan dan penyesuaian agar produk pelatihan tersebut juga bisa menyasar Kampung KB. Namun demikian perlu pembicaraan lebih detil dan teknis antara Kemendes PDTT dan BKKBN di tingkat pusat. BBPPM Yogyakarta dan Perwakilan BKKBN DIY dapat merumuskan konsep dan proposal produk pelatihan baru tersebut untuk disampaikan kepada pimpinan pusat masing-masing. Diharapkan bisa dilanjutkan diskusi yang lebih teknis lagi dengan BKKBN DIY untuk merumuskannya. Jika ini berhasil diterapkan di DIY maka terbuka kesempatan untuk dilaksanakan juga di 8 Balai Besar lainnya di seluruh Indonesia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa komitmen Kemendes PDTT terhadap Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas ditunjukkan dengan kunjungan Dirjen Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan dari Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sumarlan bersama rombongan ke BBPPM Yogyakarta yang salah satu agendanya adalah membahas dan mengunjungi salah satu Kampung KB, Selasa (20/12). Kampung KB yang dikunjungi adalah Kampung KB Kalurahan Wedomartani Sleman.
Menutup sarasehan, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin menyampaikan apresiasi kepada Kepala BBPPM Yogyakarta serta semua unsur yang terlibat dalam diskusi ini dan sepakat dengan Kepala BBPPM menindaklanjuti secara lebih teknis. Pihaknya akan menugaskan Koordinator Bidang Dalduk dan Koordinator Bidang Latbang untuk aktif berkoordinasi mewujudakan konsep kerjasama tersebut.@Red.
