Nihayatul Wafiroh Bersama BKKBN Jatim Gelar Program Bangga Kencana di Aula Tritera Situbondo
Bangga Kencana || Situbondo – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Komisi IX DPR RI Dr. Nihayatul Wafiroh, MA., bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Tritera Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Situbondo. Jum’at (21/10/22)
Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan angka stunting khususnya di Jawa Timur yang memerlukan sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Nihayatul Wafiroh, MA, dalam acara tersebut menyampaikan bahwa persoalan stunting merupakan permasalahan kompleks terkait, ekonomi, sosial, budaya hingga gaya hidup. “Bangsa Indonesia akan segera mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif jumlahnya lebih banyak dibanding usia tidak produktif.
Ini merupakan kesempatan karena jumlah tenaga kerja begitu melimpah, hal ini harus diimbangi dengan kualitas SDM yang bagus dan penyediaan lapangan kerja yang cukup, untuk menyiapkan SDM tersebut salah satu langkah strategisnya adalah dengan menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., yang diwakili Sekretaris, Nyigit Wudi Amini menyebut berdasarkan SSGI tahun 2021 prevalensi stunting Jawa Timur adalah 23.5%. Nyigit menambahkan, walaupun angka ini telah berada di bawah rata-rata nasional, angka ini masih lebih tinggi daripada standar WHO yang mengharuskan angka stunting di sebuah negara setidaknya berada di bawah 20%.
Berbagai upaya dilakukan BKKBN Jatim dalam upaya penurunan stunting melalui kegiatan dengan pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga baduta dan keluarga balita. Pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga juga terus dilakukan di Jawa Timur untuk mencegah terjadinya bayi dilahirkan dalam kondisi stunting.
Sementara itu, Kabid Dalduk Dinas P3AP2KB Kabupaten Situbondo, Wiwik Mulyaningsih menyampaikan di Situbondo telah dilakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting salah satunya menggalakkan pelayanan KB pasca persalinan.
Selain itu di Situbondo ada Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan dana desa agar ada alokasi untuk penangnan stunting di tingkat desa. Dari kegiatan audit kasus stunting dan lokakarya. Kendala percepatan penurunan stunting di Situbondo adalah masih tingginya pernikahan dini yang dilatar belakangi oleh budaya.
Terkait pernikahan dini, Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul menyebut soalan pernikahan dini atau pernikahan anak harus bisa dihindari, hal ini memerlukan upaya bersama dalam pencegahannya.
“Perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menikah di usia ideal perlu ditingkatkan lagi,” kata Nihayatul mengakiri pertemuan tersebut. @Red
