Kementerian Kemenkumham Jabar Aktif Terlibat Dalam Proses Rekonsiliasi

Drackzi, Cirebon – Pada tanggal 18 Januari 2024, Bendahara dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dari Instansi Kementrian Kemenkumham Jawa Barat aktif terlibat dalam proses rekonsiliasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset negara.

Fokus di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon

Salah satu instansi yang terlibat dalam proses rekonsiliasi adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon. Bendahara dan Pengelola BMN di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon ini dengan sungguh-sungguh melibatkan diri dalam peninjauan keuangan dan inventarisasi BMN. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data keuangan dan inventaris BMN sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meningkatkan Ketertiban Administrasi Keuangan

Kegiatan rekonsiliasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi keuangan serta memastikan keakuratan data inventaris BMN. Dengan keterlibatan aktif Bendahara dan Pengelola BMN, diharapkan adanya penguatan kontrol internal dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Ini merupakan langkah proaktif dalam meminimalkan risiko kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi.

Komitmen Pemerintah untuk Transparansi dan Efisiensi

Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mencapai transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Proses rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Bendahara dan Pengelola BMN di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon merupakan bagian dari strategi ini. Diharapkan bahwa melalui langkah-langkah ini, manajemen keuangan dan aset negara dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif pada pelayanan publik dan keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Pada akhirnya, proses rekonsiliasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas keuangan dan aset negara, seiring dengan semangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.@Red.