Kemenkumham Jatim Gelar Netralitas Aparatur Pemerintah Untuk Dukung Pemilu 2024

Drackzi.com//PASURUAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ikut berpartisipasi menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Serentak Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Menciptakan Netralitas bagi Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Acara digelar dalam rangka menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah untuk mendukung Pemilihan Umum pada bulan Februari Tahun 2024 dilaksanakan di di Auditorium Mpu Sendok Gedung Maslahat lt. 2 Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Selasa (2312024).

Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum, Haris Nasiroedin, dengan peserta sebanyak 100 orang yang terdiri Kepala Perangkat Daerah dan Camat se Kabupaten Pasuruan.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos., M.Si. dilanjutkan keynote speech dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dan bertindak sebagai narasumber Penyuluhan Hukum Serentak adalah Penyuluh Hukum Ahli Madya, Liestyarinie.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah di depan mata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas saat perhelatan lima tahunan ini berlangsung. Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial, sebagaimana amanah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Jika ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional. ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. ASN tetap punya hak pilih, namun hanya bisa diberikan di bilik suara, tidak di media atau kanal lain.@Red.