BKKBN Lakukan Upaya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting

Drackzi.com//MADIUN – RPJMN 2020-2024 menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 14% di tahun 2024. BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting melakukan berbagai upaya salah satunya melalui pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga.

Untuk itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melaksanakan Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Pertemian yang diikuti 600 Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten dan Kota Madiun tersebut digelar di Wisma Haji, Kota Madiun, Senin (04/12/23).

“Kegiatan ini dihadiri kader Bangga Kencana dan kader percepatan penurunan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Kota Madiun. Tujuan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan komitmen para kader BKKBN yang sudah luar biasa mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting” kata Dra. Sofia Hanik, MM, Pembina Program ADPIN BKKBN Jawa Timur di tempat acara.

Ikut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kemasyarakatan Bakorwil I Madiun, Drs. Novel Ananda dan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun, Suryanto, SE, M.Si.

Suryanto mengatakan, tahun 2024 angka stunting Kabupaten Madiun diharapkan bisa turun menjadi 9,5%. Untuk mencapai hal itu, Kabupaten Madiun telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan 574 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sejumlah 1.722 anggota TPK. “Terdiri dari Bidan atau tenaga kesehatan, kader KB dan TP PKK untuk melakukan pendampingan keluarga risiko stunting yang meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil dan anak berusia 0-59 bulan,” kata Suryanto.

Ia melanjutkan, “Kabupaten Madiun mulai tahun 2024 menyepakati bulan timbang di Posyandu dilakukan di awal bulan. Kalau dilakukan di awal bulan, diharapkan minggu ke dua sudah muncul pelaporan, pelaporan ini menjadi bahan bagi pemerintah desa untuk melakukan intervensi, agar cepat tertangani baik melalui dana desa atau dana pemerintah yang akan disampaikan oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan.”

Pihaknya juga berkoordinasi dengan camat dan kepala puskesmas di Madiun untuk menghadirkan balita datang ke Posyandu. “Dan secara berjenjang nanti pelaporannya diserahkan kepada petugas dari masing-masing kesmas yang akan melaporkan anak-anak yang ada di garis stunting untuk segera dilakukan intervensi,” tegasnya.

Senada hal tersebut, Drs. Novel Ananda meminta kerjasama semua pihak terkait untuk mengawal penurunan stunting. “Kami dari Bakorwil melakukan koordinasi utamanya dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dari beberapa wilayah di Bakorwil Madiun ada beberapa yang tinggi yaitu kabupaten Trenggalek dan Ngawi. Untuk itu di kami mohon kerjasama kita semua bisa mengawal kemiskinan ekstrem dan target penurunan stunting agar bisa tercapai di tahun 2024,” kata Novel.

Novel kemudian meminta kader terus melakukan sosialisasi pencegahan stunting kepada masyarakat. “Stunting bisa terjadi karena mungkin sosialisasi masih kurang, karena penerima bantuan stunting ini ada yang secara ekonomi mampu tapi pola makannya kurang diperhatikan, tugas kita bersama untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM sebagai pembicara utama mengingatkan kembali pentingnya pendampingan keluarga untuk mencegah munculnya stunting baru.

“Calon Pengantin kita dampingi, setelah itu ibu hamil, Ingat 4T. Jangan terlalu tua, terlalu muda, usia kehamilan yang baik itu di usia 21 sampai 35. Karena masa puncak manusia secara fisik di usia 32 tahun, sesudah itu kondisinya mulai menurun. Jika ibu sudah melahirkan, bayinya wajib diberikan ASI minimal 6 bulan, kemudian lanjutkan dengan MPASI. Jadi itu yang harus dikawal, pastikan untuk tidak kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, misalnya batuk terus, diare terus. Kalau sudah lewat usia 5 tahun insyaallah bisa terhindar dari stunting,” terang Erna.

Selain pendampingan, Maria Ernawati menekankan perlunya peran dan dukungan swasta dalam penurunan stunting. “Bisa dimulai dari level yang paling bawah dengan Program Bapak/ Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Ini sebenarnya adalah program donasi. Misalnya ada keluarga atau perusahaan yang bisa berdonasi asupan gizi kepada lingkungan sekitarnya. Ini bisa diberikan langsung, atau melalui program DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting),” himbaunya.

“Hal ini bisa dimulai dari kita sendiri, apalagi yang namanya kader punya power atau kekuatan untuk menggalang donasi. Dengan semua upaya ini kita berharap hasil survei stunting di Madiun kota atau kabupaten bisa turun, sehingga angka Jawa Timur yang merupakan wilayah penyangga bisa turun juga nantinya,” pungkas Erna.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Kota Madiun pada tahun 2021 adalah 12,4% kemudian turun menjadi 9,7% pada 2022. Sedangkan angka prevalensi stunting Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dari 15,9% pada tahun 2021 menjadi 17,6% pada tahun 2022.@Red.