Fakultas Geo dan PSKK UGM Gelar Seminar “Isu dan Kebijakan Kependudukan Menyongsong Indonesia Emas : Menyikapi hasil SP2020″
Bangga Kencana II Yogyakarta – Fakultas Geografi dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Isu dan Kebijakan Kependudukan Menyongsong Indonesia Emas : Menyikapi hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Senin (20 Februari 2023) bertempat di Auditorium Merapi Fakultas Geografi.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto, SSi, MEng. dan Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial BAPPENAS Mohammad Cholifiani MA Ph.D hadir sebagai narasumber bersama Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik Dr. Ali Said dan Dr. Sukamdi dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
Seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Geografi UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc. dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin SH, MM.
Dalam seminar ini bahasan utama mengenai hasil Long Form SP2020 yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Dari paparan Dr. Ali Said, secara nasional dapat dilihat bahwa Long Form menunjukkan indikator kependudukan semakin membaik menuju penduduk tumbuh seimbang. Namun yang perlu diwaspadai adanya disparitas antar wilayah yang menuntut perlakuan atau kebijakan yang tidak bisa disamaratakan untuk semua provinsi, bahkan dalam satu provinsi antar kabupaten/kota mungkin diperlukan perlakuan dan kebijakan yang berbeda.
Salah satu contohnya, disparitas, Angka Kematian Balita (AKB). Penurunan AKB di Indonesia dihadapkan pada tantangan adanya disparitas Angka Kematian Balita yang sangat tinggi antar kabupaten/kota. Angka Kematian Balita (Under 5 Mortality Rate/U5MR) Indonesia hasil Long Form SP2020 sebesar 19,83 per 1.000 kelahiran hidup, sementara Provinsi Papua mempunyai AKB tertinggi (49,04) dibandingkan Provinsi DKI Jakarta dengan AKB terendah (12,02).
Di tingkat kabupaten/kota disparitas AKB lebih tinggi lagi. AKB Balita terendah terdapat di Jakarta Pusat, sebesar 10,67 per 1000 kelahiran hidup. Sementara AKB tertinggi terdapat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua sebesar 75,83 per 1.000 kelahiran hidup.
Pengertian Long Form SP2020.
Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (short form) pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (long form) melalui kegiatan sensus sampel pada tahun 2022. Output dari tahapan di tahun 2020 adalah jumlah penduduk Indonesia yang dirinci ke dalam beberapa variable.
Sementara itu, data-data terkait parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi penting lainnya guna menghasilkan indicator Sustainable Development Goals (SDGs) dan RPJMN bidang kependudukan akan diperoleh melalui pendataan sensus sampel di tahun 2022 ini. Kegiatan sensus sampel SP2020 ini selanjutnya disebut sebagai kegiatan pendataan long form SP2020.
Pendataan Long Form SP2020 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 4.294.896 rumah tangga yang terbagi dalam 268.431 Blok Sensus (BS). Bisa dikatakan bahwa Long Form SP 2020 ini merupakan survey dengan jumlah sampel terbanyak dalam sejarah survey karena melibatkan hampir 4,3 juta sampel.
Arah kebijakan kependudukan ke depan perlu reorientasi.
Selanjutnya Dr. Sukamdi menyoroti TFR secara nasional yang sudah ideal untuk tumbuh seimbang di angka 2,18. Namun di Provinsi DIY TFR sebesar 1,89 dan DIKI 1,75 perlu diwaspadai apakah kebijakan di bidang KB tidak perlu diubah di kedua provinsi tersebut, atau masih sama kebijakannya dengan provinsi lain dengan TFR tinggi seperti NTT (TFR 2,79 tertinggi).
“Jika dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan TFR DIY bisa terus turun sampai ke angka 1,6” tambah Sukamdi. Jika tidak ada arus migrasi masuk di DIY yang lebih besar dari migrasi keluar, pertumbuhan penduduk DIY bisa negatif.
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto, SSi, MEng. menyampaikan bahwa BKKBN tidak hanya mengurusi KB saja, karena sesuai nomenklaturnya ada tugas Kependudukan. Disamping isu terkait pengendalian kuantitas penduduk, juga ada isu peningkatan kualitas penduduk, isu pembangunan keluarga, serta isu terkait penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang diemban oleh BKKBN.
Selain itu Deputi Bonivasius menyampaikan perlunya integrated population data, tidak saja di tingkat pusat namun juga perlu bahkan sampai tingkat desa, yang sudah dimulai dirintis oleh BPS yaitu adanya pengembangan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik.
Deputi Pengendalian Penduduk juga menyampaikan Road Map Pembangunan Kependudukan Indonesia 2025 – 2035-2045 yang sedang dalam finalisasi dan akan segera diluncurkan ke publik.
Terakhir Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial BAPPENAS Mohammad Cholifiani MA Ph.D membahas Implikasi Kebijakan Kependudukan Jangka Panjang di Indonesia. Jika memperbandingkan TFR negara maju dan negara-negara lain sejak 1950 sampai sekarang maka Indonesia sepertinya mengikuti pola penurunan TFR negara-negara maju tersebut. Namun pada negara-negara maju tersebut, tren penurunan TFR dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hidup lansia yang ditandai pula dengan Umur Harapan Hidup yang tinggi di atas 80 tahun, sedangkan umur harapan hidup rata-rata kita belum mencapaia 72, dan produktivitas serta kemandirian lansia masih perlu ditingkatkan.
Cholifihani mengingatkan bahwa disparitas capaian indikator kependudukan berkorelasi dengan diparitas pemerataan pembangunan. Disparitas penyediaan sarana pelayanan kesehatan berkorelasi dengan indikator AKB dan AKI serta indikator kependudukan lainnya. Maka pemindahan Ibu Kota Negara salah satunya adalah untuk mengurangi disparitas pemerataan pembangunan di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. @Red.
