BKKBN DIY Buka Ruang Dialog Dengan Penyuluh KB Bantul, Dalam Rangka Realisasi BOKB
Bangga Kencana II Yogyakarta – Dalam rangka merealisasikan BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) BKKBN DIY menggelar Ruang Dialog dengan Penyuluh KB Kabupaten Bantul. di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bantul (DP3AP2KB), Kamis (1/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, SH, MM, Plt. Sekretaris BKKBN DIY, Subbag Adminwas, Auditor, Subbag Keuangan dan BMN, Subbag Perencanaan, dan Humas.
Kaper BKKBN DIY, Shodiqin Menyampaikan, “Penyuluh KB adalah ujung tombak di lapangan. Begitu juga OPDKB yang telah mengawal program Banggakencana sehingga dapat berjalan dengan baik di lapangan,” saat berdialog dengan koordinator lapangan penyuluh KB se-Kab. Bantul.
Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi kabupaten dan kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (7) Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik, berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Secara umum BOKB bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Program Banggakencana dan penurunan stunting. Lebih lanjut, BOKB bersifat bantuan operasional yang dapat disinergikan dengan kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya yang mendukung upaya pencapaian target dan sasaran prioritas Program Banggakencana serta penurunan stunting.
Data Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (MORENA) DAK BKKBN Tahun 2022 menunjukkan realisasi penyerapan DAK Subbidang KB Fisik Kabupaten Bantul telah berhasil mencapai angka 90,77%. Realisasi meliputi pengadaan sarana prasarana transportasi KB, pengadaan sarana prasarana penurunan stunting, dan biaya penunjang. Namun, di lain sisi lain realisasi penyerapan DAK Subbidang Non Fisik masih berada di angka 51% dari total pagu yang dianggarkan. Realisasi DAK tercatat belum optimal di beberapa item seperti Operasional Penggerakan Pelayanan IUD, Operasional Pendampingan Calon Pengantin di Desa, Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa dan Operasional Pendampingan Pasca Persalinan di Desa.
Dari segi penanganan stunting, Bantul merupakan salah satu kabupaten yang telah menyebarkan media informasi berupa banner tentang penggunaan Elsimil di KUA. Hal ini diharapkan dapat menjadi pengingat catin untuk memanfaatkan Elsimil saat mendaftarkan pernikahannya di KUA. Selain itu, komitmen kuat Pemda Bantul juga ditunjukkan dengan adanya dukungan anggaran dari APBD untuk mendampingi BOKB
Dalam kesempatan tersebut, Shodiqin juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebagai pendukung pencatatan dan pelaporan kegiatan. Shodiqin berharap OPDKB memberikan dukungan dan dorongan agar kegiatan dan kelengkapan administrasi berjalan lancar dan berimbang. “Optimalkan mitra yang ada di lapangan. Kita punya kader yang hebat, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang mumpuni. Kita maksimalkan sisa waktu yang ada,” paparnya.
Titik, PKB Kecamatan Kretek, menceritakan kendala yang dihadapi di lapangan. Terdaftar ada sebanyak 202 catin di wilayahnya tetapi baru 39 catin yang mendapatkan pendampingan. Salah satunya adalah karena banyak bidan yang keluar dan tidak mau bergabung menjadi TPK karena lokasi wilayah binaan yang jauh dari domisili / wilayah kerja sekarang. “Contohnya, ada bidan yang domisili Piyungan tetapi wilayah kerja di Dlingo, itu cukup memberatkan,” jelasnya. Harapannya, ke depan aspek lokasi tempat tinggal (domisili) dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan saat perekrutan anggota TPK dan lebih memprioritaskan tenaga kesehatan yang ada di wilayah itu sendiri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bantul (DP3AP2KB) Dra. Ninik Istitarini, Apt., M.Ph didampingi Sekretaris Drs. Lukas Sumasana, M.Kes mengapresiasi monitoring yang dilakukan BKKBN DIY. “Semoga dengan evaluasi yang diberikan akan meningkatkan kualitas pelayanan di Kab. Bantul. Karena selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik.” ujarnya.@Red.
