BKKBN Jatim Bersama DPR RI Laksanakan Program Bangga Kencana di Kedai Kopi Teras Sidoarjo
Bangga Kencana || Perwakilan BKKBN Jatim bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI melaksanakan Kegiatan Promosi KIE Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja. Selasa (01/11/2022) bertempat di Kafe Tepi Teras, Sidoarjo.
Dalam giat tersebut hadir Anggota Komisi IX DPR RI, H. Sungkono, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., dan Kabid KBKK Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Rachmad Satriawan, S.Sos, M.HP, sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, H. Sungkono menyampaikan dukungan penuh terhadap program percepatan penurunan stunting.
Menurut Sungkono mencegah terjadinya stunting bisa dilakukan sejak bayi dalam kandungan.
“Anak yang stunting, disamping tinggi badannya tidak ideal, kemampuan intelektual atau kecerdasannya kurang. Ini bisa kita cegah antara lain dengan keluarga yang punya ibu hamil untuk periksa kehamilan secara rutin minimal 6 kali. Sesudah anak lahir, berikan ASI ekslusif hingga 2 tahun, karena ASI ini luar biasa manfaatnya untuk kecerdasan dan kesehatan anak,” ungkap Sungkono.
Senada dengan hal tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., menjelaskan dalam rangka percepatan penurunan stunting BKKBN mengupayakan penanganan mulai dari hulu.
“Mulai dari mana, dari usia remaja. Dengan cara memberikan pemahaman kesehatan reproduksi, kemudian setelah menikah perlu perencanaan kehamilan melalui program KB. BKKBN juga menyiapkan 7 varian alat dan obat kontrasepsi yakni MOW, MOP, implant, IUD, suntik, pil, kondom dan ini disediakan gratis untuk masyarakat,” terang Erna.
Erna melanjutkan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas perlu menghindari 4T, yaitu jangan hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat jaraknya.
“Usia ideal menikah untuk wanita 21 tahun dan untuk pria paling tidak di usia 25 tahun karena sudah matang baik dari segi pendidikan dari pekerjaan sehingga siap membina rumah tangga. Kita berharap dalam 1 keluarga hanya mempunyai 1 balita, sehingga harus diatur paling tidak 3 sampai 5 tahun jaraknya,” himbau Erna.
Sementara itu, Kabid KBKK Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Rachmad Satriawan, S.Sos, M.HP., menyampaikan dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo mengoptimalkan gerakan tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Di Sidoarjo juga telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang bekerjasama dengan lintas sektor terkait.
“Disamping itu ada 4.812 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di desa dan kecamatan memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin dan baduta. Harapannya melalui pendampingan ini kita bisa mencegah bayi terlahir dalam kondisi stunting,” jelas Rachmad.
Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen.
Berdasarkan data SSGI 2021 angka prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo adalah 14,8%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional yang masih berada pada angka 24,4%. @Red
