Nihayatul Wafiroh Bersama BKKBN Jatim Gelar Sosialisasi diPonpes Babus Salam Situbondo
Bangga Kencana || Situbondo – Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya penurunan angka stunting, karena masalah stunting sangat menentukan kualitas SDM Indonesia di masa mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI Dr.Hj. Nihayatul Wafiroh. M.A. juga mendukung penuh program BKKBN Jatim dalam percepatan penurunan stunting dengan melaksanakan giat Promosi KIE Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Ponpes Babus Salam, Kecamatan Suboh, Situbondo, Rabu (19/10/2022).
Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen.
Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen per tahun.
Menurut Nihayatul, kasus stunting di Situbondo berada di angka 23,7%. “Stunting merupakan proses gagal tumbuh karena adanya kekurangan gizi. Salah satu faktor penyebab stunting karena adanya pernikahan dini. Pasangan yang teralu muda ini belum matang dari segi organ reproduksinya, secara sosial maupun ekonominya,” terang Nihayatul.
Mendukung pernyataan tersebut Sofia Hanik, Koordinator Bidang ADPIN yang hadir mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM menyebut ada berbagai cara untuk mencegah stunting diantaranya dengan memberikan ASI selama 2 tahun diikuti pemberian makanan pendamping ASI dengan gizi seimbang.
BKKBN juga membentuk Tim Pendamping Keluarga untuk melakukan pendampingan pada keluarga beresiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, serta keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun.
“Stunting juga bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan yang beresiko tinggi bagi ibu dan bayi, seperti kehamilan di usia terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat jaraknya. Pemilihan serta pemasangan alat kontrasepsi ini dilakukan secara gratis di unit pelayanan KB atau puskesmas,” kata Sofia.
Sementara itu, guna mengoptimalkan pelayanan KB dan mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Situbondo, Imam Darmaji, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Situbondo menyebut Pemerintah Daerah Situbondo memberikan pelayanan gratis pasca persalinan di Balai KB. “Selain pelayanan KB secara gratis kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menurunkan angka pernikahan dini melalui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo,” kata Darmaji. @Red
