Bangga Kencana || Malang – Perwakilan BKKBN Jatim menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) dan Orientasi Pengelola Pelaksana PPKS di Berbagai Tingkatan. Selasa (4/10/22).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Bidang KSPK, Dra. Suhartuti, MM dan berlangsung hingga 2 (dua) hari kedepan yang bertempat di Ijen Suites Resort & Convention Malang. Peserta pada kegiatan ini adalah PKB Pembina Selantang dan Kepala Sekolah / Wali Kelas Selantang di masing-masing 35 Kab/ Kota, serta PKB yang bertugas sebagai konselor Pusyan Gatra di Balai penyuluhan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, total peserta adalah 126 orang.
Pada tahun ini, BKKBN menggagas pembentukan Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG) yang merupakan perwujudan dari konsep belajar sepanjang hayat. Sebanyak 33 Kabupaten/Kota telah resmi membuka Selantang. Dua kabupaten diantaranya menyelenggarakan Selantang di setiap kecamatan, yaitu sebanyak 14 kelas di Kabupaten Trenggalek dan 31 kelas di Kabupaten Bondowoso.
Suhartuti menekankan bahwa, bagi Lansia yang tidak bisa menghadiri atau mengikuti Selantang, tetap diberikan KIE terkait 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Perawatan Jangka Panjang.
“7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP sudah ada di kurikulum Selantang yang terbagi dalam 12 pertemuan. Saya harap,
terutama kepada PKB, materi ini tidak berhenti di Selantang. Lansia yang tidak bisa hadir dalam Selantang juga diberikan KIE tentang materi ini” ujar Suhartuti.
Selain itu, Perwakilan BKKBN Jawa Timur juga telah mengajak Kabupaten/Kota untuk mendirikan layanan Layanan Pusyan Gatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di Balai Penyuluhan KB. Dan Alhamdulillah terdapat 11 kabupaten/ kota yang telah mendirikan layanan Pusyan Gatra di Balai Penyuluhan.
Keberadaan Pusyan Gatra ditengah-tengah keluarga dan masyarakat diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang muncul didalam keluarga dan masyarakat yang disebabkan oleh ketidakpahaman keluarga dalam menerapkan fungsi keluarga secara optimal. Tugas utama Pusyan gatra di Balai Penyuluhan adalah melalukan identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya dan membuat system rujukan agar keluarga dapat memperoleh bantuan tenaga professional yang tepat.
Dalam sambutannya, Suhartuti mengingatkan bahwa di tahun 2023, semua kecamatan wajib menjalankan Pelayanan PPKS di masing-masing Balai Penyuluhan. @Red (Nur).
