BKKBN Jatim Gelar Sosialisasi Stunting dan Pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk Dalam Rangka TMMD 2022
Bangga Kencana || Nganjuk – BKKBN Jatim menggelar Sosialisasi Stunting dan Pelayanan KB Kesehatan Reproduksi dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)Tahun 2022, di aula Kodim 0810 Nganjuk, Selasa (24/5/2022).
Hadir dalam acara, Kaper BKKBN Jatim, Dra Maria Ernawati M.M., Plt Bupati Nganjuk, Dr. Drs.H.Marhaen Djumadi, SE,SH,MM,M.BA., Komandan Kodim 0810 Nganjuk, Letnan Kolonel Inf Tri Joko Purnomo, S.I.P., Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Nganjuk, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Nganjuk, Dinas Kesehatan Kab Nganjuk, Pemerintah Kab. Nganjuk beserta Dinas Instansi / Lintas Sektor mitra kerja, dr. Yeni Kusumawati, Sp.A dari RS Kertosono Nganjuk, Klinik DKT Nganjuk, dan Koordinator PKB, PKB se Kabupaten Nganjuk.
Plt Bupati Nganjuk kesempatan itu menerangkan sesuai Presiden joko widodo (jokowi) menargetkan pada tahun 2024 mendatang, angka gizi buruk harus turun hingga menyentuh angka 14%. Pemerintah kabupaten nganjuk terus berupaya masyarakat lewat Tri Cita Bhakti pemerintah membangun, mensejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat lewat tri cita bhakti pemerintah kabupaten Nganjuk.
“Adapun Tri Cita Bhakti dimaksud adalah Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, pembangunan SDM unggul dan berkualitas. Kemandirian ekonomi daerah Penanganan terhadap stunting merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sehingga setiap SDM di kabupaten Nganjuk dapat dipersiapkan sejak awal untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan kabupaten Nganjuk,” terangnya.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme.
“Secara umum trend angka prevalensi stunting di kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil bulanan timbang bayi menggunakan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgmb) sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yakni 2018 sebanyak 16,1%, 2019 sebanyak 11,48%, 2020 sebanyak 11,02%, dan 2021 sebanyak 9,63%,” ujarnya.
Plt Bupati Nganjuk juga menjelaskan bahwa beliau telah menetapkan dan membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) nomor 188/187/k/411.013/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting kabupaten Nganjuk dan nomor 188/131/k/411.013/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan se kabupaten Nganjuk, dan
Juga telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting (TRPSs) tingkat desa/kelurahan sejumlah 284 desa/ kelurahan.
“Tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti Dandim 0810 selaku pengarah TPPS kecamatan, staff ahli, sekretaris daerah dan jalaran OPD,” terangya.
“Diharapkan dengan tim percepatan penurunan stunting yang cukup banyak ini dapat mewakili seluruh kelompok masyarakat, betul betul bisa melaksanakan tugas sesuai tugas pokok fungsi masing-masing dan mendukung sepenuhnya tugas dari tim pendamping keluarga (TPK)dalam melaksanakan tugas,” jelasnya.
Bu Erna panggilan akrab Kaper BKKBN Jatim dalam kesempatan yang sama mengapresiasi kepada plt Bupati Nganjuk atas perhatian yang besar terhadap program Bangga Kencana.
“Pada tahun 2022 plt Bupati Nganjuk telah memberikan Reward akseptor MOW 1 Juta dan MOP 350 ribu, Pemberian transport rutin per bulan untuk 5.160 kader PPKBD dan Sub PPKBD se Kecamatan Nganjuk, Total anggaran Rp. 3.749.280.000. Hal ini menunjukkan perhatian Bapak Plt Bupati terhadap Program Bangga Kencana,” terang bu Erna.
Tahun 2021 ini BKKBN mendapatkan mandat baru dari Bapak Presiden RI yaitu sebagai ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, hal ini menjadi tantangan bagi BKKBN untuk dapat menurunkan angka stunting pada tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 2.5% setiap tahunnya dari 24.1% pada tahun 2020 menjadi 14% pada tahun 2024.
Hal ini diperkuat dengan turunnya Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mana akan ditindaklanjuti dengan Menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Penurunan Stunting (RAN PASTI), Melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam upaya konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di pusat hingga sampai desa/kelurahan, Membentuk 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau 600.000 orang terdiri dari bidan, kader PKK dan Kader Penyuluh KB, dan Melaunching program screening 3 bulan Pranikah
“Saat ini telah terbit Peraturan Kepala BKKBN sebagai penguatan terhadap Perpres 72 Tahun 2021 yaitu Perban BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dengan 8 kegiatan prioritas Rencana Aksi,” terang bu Erna.
Bu Erna juga menerangkan, setidaknya ada 11 poin Strategi dalam Penurunan stunting di Jawa Timur, Pertama, Pemanfaatan data PK21 untuk penajaman segmentasi sasaran keluarga beresiko stunting secara realtime. Kedua, Pembentukan dan Pelaksanaan TPPS Kabupaten (Jatim : 38), Kecamatan (Jatim : 666) dan Desa (Jatim : 8.513).
Ketiga, Pemanfaatan Tim Pendamping Keluarga (TPS) sejumlah 31.324 tim (Bidan, PKK dan Kader di Tk.Desa dan total Jumlah Anggota TPK : 93.729 (sumber data : Simpega dan Satgas Stunting Tk Kab/Kota Mei 2022), Keempat, Optimalisasi kalender SIAP BAHAGIA dan KALENDER PINTAR untuk cegah stunting.
Kelima, Peran perguruan tinggi melalui pertemuan CONSORSIUM PERGURUAN TINGGI se-Jatim, Ketua PT UNAIR, ke enam, KKN TEMATIK untuk aksi percepatan penurunan stunting, Ketujuh, Pengembangan riset dan pemanfaatannya, ke delapan, Peningkatan PERAN MEDIA baik online maupun offline.
Kesembilan, IMPLEMENTASI KONVERGENSI percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja (lintas sektor, PKK, IBI, BNI dan sebagainya), Ke sepuluh, Pelaksanaan pelayanan KB melalui BOKB di awal tahun, kesebelas Pelatihan CTU.
Diakhir kata bu Erna menerangka kegiatan Sosialisasi Stunting dan Pelayanan KB Kesehatan Reproduksi dalam rangka TMMD ke 113 yang mana merupakan Tindak Lanjut dari Perjanjian Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V/Brawijaya Tahun 2021 tentang Penguatan dan Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB di Jawa Timur dan sekaligus mensukseskan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa, dan TMMD itu sendiri berlangsung dari tanggal 11 Mei sd 9 Juni 2022 di 5 (lima) Kabupaten yaitu Ponorogo, Trenggalek, Tuban , Pasuruan, Bangkalan.
Dandim 0810 Nganjuk Letnan Kolonel Inf Tri Joko Purnomo, S.I.P., mengatakan Kodim mendukung dan mengawal program pemerintah daerah dan pusat khususnya program BKKBN.
“PPKB dan program kami berjalan dengan baik, sampai dengan tingkat desa (Babinsa) karena babinsa merupakan mitra para kader melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi KB dalam mencari dan melakukan KIE terhadap para aseptor mengantar ketempat pelayanan KB. Pernah kami meraih juara nasional sebagai pendukung terbaik pelayanan KB tahun 2020,”
“Semoga kedepan kami jajaran Kodim lebih baik dalam bersinergi dengan Pemda Nganjuk dan BKKBN dalam Program pelayanan KB dan stunting,” ucapnya. @red
