Kegiatan Kemitraan BKKBN Jawa Timur Dihadiri Anggota DPR RI, Hj.Nihayatul Wafiroh
Bangga Kencana || Surabaya – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur menggelar talk show sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana bersama mitra 2021, Jumat (5/11/2021) di gedung Convention Hall jalan Arief Rahman Hakim Surabaya.
Acara dihadiri, Pimpinan Komisi IX DPR RI Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA., Plt Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St., M.M diwakili koordinator bidang Adpin BKKBN Jawa Timur, Dra. Sofia Hanik M.M, Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB, Bapak Martin Suanta, S.E., M.Si., kepala Bidang KB DP5A Kota Surabaya, Ibu Siti asiyah agustini, S. Psi, PKB dari Kota Surabaya, Para Kader KB dan IMP Kota Surabaya, dan Para remaja dari Insan Genre Kota Surabaya, serta Para Mahasiswa anggota UKM Kependudukan dari UINSA.
Dra. Sofia Hanik, M.M, mewakili Plt Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jawa Timur, menerangkan Kegiatan ini merupakan agenda rutin BKKBN bersama Mitra Komisi IX DPR RI (yang merupakan mitra kerja BKKBN), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, atau disingkat Bangga Kencana, melalui kegiatan Sosialisasi, advokasi dan KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi) pada kegiatan melalui Talk Show.
“Selain program Bangga Kencana, Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia adalah 27,6% , artinya 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting,” ujar Sofia Hanik.
Sofia Hanik menerangkan prevalensi stunting menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-4 negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Sedangkan angka prevalensi stunting di Jawa Timur tidak terpaut jauh dari nasional, yakni 26,86%.
“Bapak Presiden menargetkan harus tercapai 14% pada Tahun 2024, oleh karena itu perlu dukungan dari semua elemen baik dari Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, dan Peran Kader yang ada dimasyarakat maupun masyarakat Perguruan Tinggi (melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi),” terang Sofia Hanik.
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
Sofia Hanik juga menjelaskan Stunting terjadi dimulai dari Ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. Kemudian saat hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan Ibu hidup dilingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Data di Indonesia Remaja putri 15-19 tahun (36,3%) kondisinya beresiko kurang energi kronik, Wanita Usia Subur 15-49 tahun (33,5%) hamil dengan resiko kurang energi kronik dan (37,1%) Anemia.
Dampaknya jangka pendek terganggu perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan mekanisme dalam tubuh sedangkan jangka Panjang menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit, meningkatnya resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua.
“Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi kita ingin Generasi Emas 2045, SDM Unggul dan Indonesia Maju, adil dan makmur. Salah satu upaya BKKBN dalam rangka menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, BKKBN Membentuk TPK di Tingkat Desa dan Kerjasama dengan PT melalui Tri Dharma PT dan tetap melakukan kegiatan di Pembangunan Keluarga melalu Poktan yg ada (BKB, BKR, BKT, UPPKA) Pelayanan KB, Peningkatan Usia Perkawinan dan Kampung KB. Tim Pendamping Keluarga nanti mendampingi (Catin, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan dan Kel yang mempunyai Balita 0-5 th),” jelas Sofia Hanik.
“Sebagai wujud komitmen pemerintah, dalam hal ini Komisi IX DPR-RI dan BKKBN, terhadap isu-isu dan masa depan para remaja generasi penerus bangsa, sosialisasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan akses informasi kepada remaja akan pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dapat dilakukan melalui pencegahan TRIAD KRR, melalui pengenalan dan pengembangan PIK-Remaja dan Kelompok BKR,” pungkas Sofia Hanik.
Acara dilanjutkan dengan Talk show yang membahas pendewasaan perkawinan yang diikuti Kader KB kec. Wonorejo, Gununganyar, Mulyorejo, dan Kader GenRe Kec. Rungkut serta Unit kegiatan mahasiswa (UKM Kependudukan UINSA Surabaya) dan diliput TVRI dan disiarkan langsung melalui RRI Surabaya. @red.
