Nasional

Gubernur Jatim Mendapatkan Penghargaan “Manggala Karya Kencana tahun 2021” Dari Kepala BKKBN

Bangga Kencana || Jakarta – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, SP.OG (K) menyematkan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Senin (6/9/2021) di gedung BKKBN, Jakarta.

BKKBN Memberikan penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Timur berdasarkan dari catatan dan penilaian tim juri dalam rangka hari Keluarga Nasional.

“TFR di Jawa Timur relatif terjaga baik hingga angka 1,9, contohnya di daerah Pamekasan, Madura. TFRnya tidak lebih dari 2,1,” ungkap Hasto dalam sambutannya.

Hasto juga menerangkan,  dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak, di Jawa Timur, Gubernur Khofifah membuat surat edaran untuk sosialisasi pentingnya mencegah perkawinan anak usia dini, karena indikator BKKBN tentu bagaimana bisa menurunkan Acepter usia 15-19.

“Tugas baru BKKBN adalah percepat penurunan stunting, dan inilah saatnya saatnya kita fokus dengan kualitas penduduk dengan percepatan penurunan angka stunting. Kami berharap terjadi leading di dalam program percepatan penurunan stunting. Karena program penurunan TFR tidak sebesar di provinsi lain, kami berharap dengan menutup celah demografi ini mungkin Jawa Timur akan lebih cepat dari Jawa Barat atau Jawa Tengah. Bonus demografi akan lebih cepat di Jawa Timur, DIY dan Bali,” urainya.

BKKBN Mengemban amanah sebagai ketua pelaksana dalam percepatan penurunan stunting, faktor paling besar stunting adalah lingkungan, perumahan, pendidikan dan kemisikinan masih 70%. Bahwa jumlah bayi yang lahir dibawah standar, masih diatas 20% kelahiran belum cukup waktu masih diatas 25%, untuk menyelesaikan rumah, pendidikan, air bersih membutuhkan waktu maka dimasa pandemi dan juga keterbatasan anggaran perhatian khusus kepada proses sebelum nikah, hamil sampai dimasa interfal menjadi sangat strategis.

“Meskipun kita pendidikannya belum tinggi kita bisa melahirkan anak tidak stunting, meskipun lingkungan 100% tidak kumuh tapi bisa melahirkan anak stunting itulah tekat kami untuk bisa menurunkan angka stunting menuju 14% sesuai target presiden di tahun 2024. Persiapan hamil jangan nikah terlalu mudah, bagi yang sudah cukup usia untuk menikah bagi perempuan harus memenuhi syarat untuk hamil,” terang Hasto.

“BKKBN tidak akan melarang orang menikah tetapi BKKBN Ingin melakukan screening 3 bulan sebelum menikah untuk kita cek nutrisinya.

Itulah salah satu program yang kita siapkan untuk mengawal proses reproduksi agar kita dapat mempercepat penurunan angka stunting, dan juga kami memohon dukungan dan ide gagasan di jawa Timur bisa percepat penurunan angka stunting di tahun yang akan datang, dan tetap mempertahankan program Bangga Kencana dengan baik,” urai Hasto.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah menerangkan tingginya pernikahan dini di Jawa Timur, beliau melakukan pertemuan dengan kepala PA Bersama PBA, ada beberapa hal menjadi pembahasan, mulai usia pernikahan dini beserta bagaimana dengan dispensasi perkawinan karena memang sudah ada kehamilan.

“Amanat presiden yang di serahkan kepada BKKBN soal stunting, bahwa presiden melihat kualitas SDM dari stunting dan AKI AKB, stunting ini kami lakukan rakor dimana kami melakukan pemetaan.

“Mohon nanti pak kepala BKKBN Melakukan rakor khusus stunting tapi sudah ada aplikasi yang memungkinkan mereka untuk update, format untuk update data yang memungkinkan untuk mereka bisa update secara mandiri. Jadi sentra data stunting bisa di BKKBN Lalu masing masing kepala dinas kabupaten/kota bisa update,” ujar Khofifah.

“Kami usulkan supaya ada aplikasi baru, metode baru yang bisa memungkinkan tiap bulan update baru pada masing masing dinkes sehingga mereka ter apresiasi kinerjanya.
Saya siap melakukan pendampingan sampai kemudian format ke pronya. Jadi setiap tahun ada 4 kali TMMD jadi TNI Manunggal masuk desa 3 bulan sekali berganti ganti daerah yang akan dilakukan lokasi TMMD. Yang wajib dari TMMD adalah program rutilang, rumah yang tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni,” ungkap Gubernur Khofifah.

Hadir dalam acara, para pejabat BKKBN Pusat dan Kepala Perwakilan BKKBN  Provinsi Jawa Timur, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd. @red.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button