Dalam Kunjungan Kerja Kepala BKKBN RI Lihat Langsung Pelayanan KB di Puskesmas Bendilwungu Tulungagung
Bangga Kencana || Tulungagung – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN-RI), dr. Hasto Wardoyo, SP.OG.(K)., dalam kunjungan kerja di Tulungagung, selain menyerahkan Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Bupati Tulungagung, Drs.H. Maryoto Birowo, M.M., berkesempatan mengunjungi Puskesmas Bendilwungu untuk melihat langsung pelayanan KB. Kamis (12/8/2021).
Hasto Wardayo didampingi Bupati Tulungagung, dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., melihat pelayanan KB di Puskesmas Bendilwungu yang melayani Pelayanan MOP sejumlah 20 aksepetor, IUD 4 akseptor, dan pemasangan Implant 16 akseptor.
Kesempatan itu, Hasto Wardoyo menerangkan bahwa BKKBN yang sejak berdirinya bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, kini berubah sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka institusi atau lembaga BKKBN menjadi Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, sejak itu tugas BKKBN menjadi luas, sebab bukan saja mengurusi aspek pengendalian penduduk, tapi juga bertanggung jawab terhadap kebijakan pembangunan keluarga.
“Pada tanggal 25 Januari 2021 Presiden RI memerintahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengkoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia. Penunjukan BKKBN sebagai ketua pelaksana dalam program penurunan stunting karena Pemerintah menggunakan landasan hukum sesuai Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. BKKBN tidak hanya bertanggung jawab terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), tetapi juga Program Bangga Kencana yang integral dengan upaya penurunan angka stunting,” ungkap Hasto.
BKKBN sebagai lembaga negara yang diberikan tugas pemerintahan dalam Program Bangga Kencana dan penurunan stunting, membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan. Oleh sebab itu, BKKBN harus menjalin kemitraan baik dengan Pemangku Kepentingan dari lintas sektor maupun dengan berbagai organisasi, terutama mitra kerja yang memiliki potensi besar dalam mendukung implementasi program Bangga Kencana dan penurunan stunting di lapangan.
“Permasalahan stunting menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini, pada tahun 2019 tingkat stunting di Indonesia masih pada angka 27,6% dan pada tahun 2024 ditargetkan angka stunting turun menjadi 14%,” ungkap Hasto.
Hasto juga menguraikan guna menyikapi tantangan baru dalam penurunan stunting harus dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, terutama keterlibatan pemerintah daerah kabupaten/kota. @red.
