Penganugerahan Paralegal Justice Award, Langkah Implementatif Dalam Berikan Akses Hukum yang Seadil-Adilnya

Bangga Kencana II Jakarta – Penganugerahan Paralegal Justice Award diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RIdihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri giat penganugerahan Paralegal Justice Award. Kamis (01/06/2023) di Discovery Hotel Ancol.

Selain dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, kegiatan ini juga dihadiri oleh 300 orang Kepala Desa dan Lurah se-Indonesia serta para tamu undangan dari 33 Kanwil Kemenkumham seluruh provinsi.

Paralegal Justice Award kali ini terdiri atas beberapa kategori, seperti kategori Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita (ASDJ) dan Paralegal Justice Award (PJA) yang seluruhnya diberikan kepada 294 orang.

Adapun beberapa perwakilan dari wilayah Jawa Barat yang mendapat penghargaan yaitu 5 orang penerima NLP, 9 orang penerima ASDJ, dan 13 orang penerima PJA. Selain itu 2 perwakilan dari Jawa Barat terpilih sebagai Top 10 Kepala Desa Terfavorit dalam voting oleh masyarakat umum.

Membuka kegiatan ini Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana menyampaikan bahwa Paralegal Justice Award ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional sejak 2016 dan merupakan langkah implementatif dalam memberikan akses hukum yang seadil – adilnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bukti konkret dari akses terhadap keadilan yang tertuang dalam SDG’s Goal 16.3. yaitu menegakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Selanjutnya dalam sambutan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly disampaikan bahwa Indonesia tergabung sebagai salah satu Negara dalam pemenuhan program Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya goals 16.3 yakni “Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua” yang lebih lanjut.

Yasonna juga menyampaikan bahwa peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya.

Kedepannya program Paralegal Justice Award ini akan menjadi program prioritas yang dilaksanakan pada setiap tahun, sehingga perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah setempat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara langsung di tingkat Desa/Kelurahan.

Kesempatan berbeda, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya merasa bangga kepada seluruh Kades/ Lurah di Jabar.

“Agar permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus masuk ranah hukum/ pengadilan, mereka siap hadir bahkan berjuang bersama-sama rakyatnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi rakyatnya yang sedang mengalami permasalah hukum,” terangnya.

“Para Kades dan Lurah binaan kami juga sangat proaktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakatnya dengan membuka akses program-program penyuluhan bekerjasama dengan para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jabar,” pungkasnya.

Berikut 29 orang Lurah dan Kepala Desa  dalam Binaan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar yang memperoleh penghargaan dalam acara penganugrahan Paralegal Justice Award.

Kategori NLP:
1. Aas Mohamad Asor, Desa Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.
2. Adnan, Desa Bojong Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan.
3. Agus Junaedi, Desa Selajambe Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
4. D. Sukaya, Desa Cibodas Kec. Lembang Kab. Bandung Barat
5. Nurul Komariyah, Desa Bojong Kec. Cilimus Kab. Kuningan.

Kategori ASDJ:
1. Mohamad Soleh, Desa Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi.
2. Muhamad Ripai, Desa Cikurutug Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi.
3. Muhlaso Dian Adinata, Desa Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
4. Neneng Wardah, Desa Wanajaya Kec. Kasokandel Kab. Majalengka.
5. Pitriani Dewi, Desa Jembarwangi Kec. Tomo Kab. Sumedang.
6. Priana, Desa Cigugurgirang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
7. Sukana, Desa Sukajaya Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.
8. Ujang Sobandi, Desa Cipanengah Kec. Lembursitu Kab. Sukabumi.
9. Wawang Sudarwan, Desa Hambalang Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Kategori PJA:
1. Ade Chandra Somantri, Desa Wanahayu Kec. Maja Kab. Majalengka.
2. Agus H Mamun, Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
3. Ajie Nugraha, Desa Mekarsari Kec. Selaawi Kab. Garut.
4. Arief Amarudin, Desa Kertayasa Kec. Sindangagung Kab. Kuningan.
5. D. Krisna Suhendar, Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan.
6. Dadang Carmana, Desa Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
7. Dadang Sudayat, Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

8. Didi Wahyudi, Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu.
9. Farhan Fauzi, Desa Kertamulya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
10. Firmansyah, Desa Ciburuy Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
11. Hayati, Desa Darmawangi Kec.Tomo Kab. Sumedang.
12. Juandi, Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kab. Cianjur
13. Marwan, Desa Ciloto Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Kategori tambahan, Top 10 Kepala Desa Terfavorit:
1. Farhan Fauzi, Desa Kertamulya, Kab. Bandung Barat.
2. Wawang Sudarwan, Desa Hambalang, Kab. Bogor. @red.