Bangga Kencana II Surabaya – Perwakilan BKKBN Jatim menggelar FGD (Fokus Group Discusion) dalam rangka studi kasus dan pembelajaran baik Stunting tahun 2022. Kamis (15/12/2022) di hotel Aria Surabaya.
Acara yang dihadiri koordinator bidang Dalduk BKKBN Jatim, Uni Hidayati, ST., MM., mewakili Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., menghadirkan 2 pemateri, yakni dr. Ni Njoman Juliasih, M.Kes. yang menyajikan sisi medis, dan Dr. Mukodi, M.Si., yang menyajikan terkait aspek kesehatan masyarakat.
Uni Hidayati kesempatan itu menuturkan bahwa World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, penyakit infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak adekuat.
Anak yang mengalami stunting, terutama pada usia dini, kemungkinan juga mengalami hambatan pertumbuhan organ lainnya termasuk otak (Achadi, 2020). Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam bentuk percepatan penurunan stunting.
“Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana,” terang Uni.
Uni menerangkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Jatim akan melaksanakan studi kasus dan pembelajaran stunting di provinsi.
Ada 4 tujuan pelaksanaan studi kasus dan pembelajaran stunting yang disampaikan Uni Hidayati.
Pertama, adalah tersedianya policy brief hasil studi kasus stunting provinsi sebagai dasar pengambilan kebijakan serta pengembangan studi kasus dan pembelajaran baik stunting di provinsi.
Kedua, tersedianya rekomendasi berdasarkan evidence-based dengan pendekatan kewilayahan.
Ketiga, tersedianya rekomendasi kebijakan untuk penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur, dan keempat, membangun jejaring Kerjasama di bidang analisis dampak kependudukan dengan institusi, mitra kerja dan perguruan tinggi.
“Melalui penyusunan policy brief yang dilakukan bersama-sama dengan peneliti/ pihak akademisi akan diperoleh berbagai rekomendasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan terutama terkait upaya percepatan penurunan stunting,” terang Uni.@Red.
