Bangga Kencana II Yogyakarta – Rendahnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan salah satu alasan Perwakilan BKKBN Sulbar mengadakan studi tiru ke D.I. Yogyakarta. Kegiatan studi tiru dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 5-6 Desember 2022, selain berkunjung ke Perwakilan BKKBN DIY juga diagendakan berkunjung ke Klinik Pratama Puri Adisty.
Agenda awal di Kantor Perwakilan BKKBN DIY dan diterima baik oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN DIY yaitu Bapak Zainal Arifin , S.Sos., M.Si. beserta jajaran dari komponen KB KR. Disampaikan terima kasih atas kunjungannya dan berharap apa yang menjadi nilai baik di D.I. Yogyakarta dan sekiranya bisa diadopsi di Provinsi Sulawesi Barat, akan menjadi poin baik pula untuk D.I. Yogyakarta.
Plt. Sekretaris Badan juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa di D.I. Yogyakarta untuk angka TFR dan ASFR secara nasional terendah dibanding provinsi-provinsi lain, akan tetapi masih ada beberapa indicator program yang masih perlu didongkrak capaiannya yaitu angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang masih sangat tinggi. Beralih ke data stunting, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, D.I. Yogyakarta terendah ke – 3 setelah Provinsi Bali dan DKI, yakni diangka 17,3 %.
“Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat masih di angka 33,80% (data SSGI 2021) dan hal ini yang menempatkan Sulawesi Barat termasuk dalam urutan ke-3 angka stunting tertinggi. Selain itu, kepesertaan KB di Sulawesi Barat juga masih di bawah target,” menurut Walfaidhin, SE selaku Koordinator Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Sulbar dalam sambutan kegiatan tersebut.
Adanya komitmen pemerintah daerah yang tinggi dan kerjasama lintas sector yang baik pula, sehingga banyak program bisa terlaksana dengan baik di D.I. Yogyakarta. Sebagai contoh D.I. Yogyakarta saat ini telah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur DIY no. 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan KB Pasca Persalinan di DIY untuk menyikapi capaian dan pelaksanaan pelayanan KB PP di DIY yang masih rendah.
Dengan adanya surat edaran tersebut, diharapkan kerjasama lintas sektor dan organisasi profesi potensial dalam meningkatkan capaian KB Pasca Persalinan semakin kuat,” jelas dr. Iin Nadzifah dalam paparannya terkait Kebijakan PKBRS di D.I. Yogyakarta.
Agenda selanjutnya dilakukan kunjungan ke Klinik Pratama Puri Adisty. Disambut baik oleh jajaran manajemen Klinik Pratama Puri Adisty yang diwakili oleh Bu Adisty Purinda Meygantari.
Menurut Bu Adisti, beberapa layanan yang ada di Klinik Pratama Puri Adisty yaitu : 1. Safari Pelayanan KB 2 kali dalam sebulan (melayani akseptor yang tidak memiliki kartu BPJS, dan menerima klien dari berbagai daerah dengan menunjukkan kartu identitas/KTP); 2. Layanan Kelas Ibu Hamil (penekanan konseling KB terutama KB Pasca Salin menjadi hal wajib yang harus disampaikan, dengan harapan pasca persalinan klien sudah siap dan bersedia menggunakan salah satu metode kontrasepsi); dan 3. Kewajiban lain yang harus dilakukan oleh bidan, bahwa Bidan yang menolong persalinan wajib memastikan bahwa ibu pasca salin telah menggunakan salah satu metode kontrasepsi dimanapun pelayanan itu diberikan dan komunikasi tersebut dilakukan melalui telephone atau whatsapp.
Selain itu menurut beliau, di Klinik Pratama Puri Adisty layanan persalinan dilakukan 24 jam dari pukul 08.00 – 20.00 WIB.
Harapan dari semua kunjungan BKKBN Sulbar ke Perwakilan BKKBN DIY ini adalah berbagi pengalaman dan mendapatkan pembelajaran yang baik dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program yang selama ini sudah dijalankan, sekaligus mendorong semangat satu dengan yang lainnya agar pelaksanaan program tercapai lebih baik lagi ke depannya. Lebih lanjut, studi ini dapat diadaptasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama mitra kerja potensialnya, yakni IBI.@Red.
